Pengesahan KUHAP Baru: Transformasi Sistem Peradilan dan Dampaknya bagi Publik

Aturan hukum acara pidana terbaru ini dinilai membawa perubahan mendasar dalam penegakan hukum nasional.

Jakarta — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum nasional. Bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, KUHAP hasil revisi ini mulai efektif diterapkan pada 2 Januari 2026.

Pengesahan KUHAP baru dinilai menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan mekanisme penegakan hukum dengan dinamika masyarakat modern. Regulasi lama yang telah digunakan selama puluhan tahun dianggap tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan prosedural.

Perubahan Penting dalam KUHAP Baru

Dalam ketentuan terbaru, KUHAP membawa sejumlah pembaruan signifikan. Salah satunya adalah penguatan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban sejak tahap awal proses hukum. Pendampingan hukum oleh penasihat hukum juga ditegaskan sebagai hak yang harus dijamin dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Selain itu, prosedur penyidikan, penuntutan, hingga persidangan disusun lebih sistematis untuk mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan. Negara juga menegaskan tanggung jawabnya dalam memberikan restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi bagi korban tindak pidana.

Dampak bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, KUHAP baru diharapkan dapat meningkatkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Proses hukum yang lebih transparan diyakini mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum serta lembaga peradilan.

Namun, sejumlah kalangan menilai implementasi aturan ini memerlukan pengawasan ketat. Tanpa pengawasan yang kuat, perubahan regulasi berpotensi tidak berjalan efektif di lapangan.

Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, menyatakan kesiapan mereka dalam menerapkan ketentuan baru tersebut. Pelatihan internal serta penyesuaian pedoman teknis telah dilakukan guna memastikan penerapan KUHAP baru berjalan seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Ke depan, keberhasilan KUHAP baru tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi juga oleh komitmen semua pihak dalam menegakkan hukum secara profesional, adil, dan menghormati hak warga negara.