Wasekjen PBNU Jelaskan Dasar Keputusan Syuriah Terkait Kewenangan Gus Yahya, Pihak Terkait Belum Menyampaikan Tanggapan Resmi

Gus Imron. (Istimewa)

Jakarta — Dinamika internal dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, KH Imron Rosyadi Hamid (Gus Imron), memberikan keterangan resmi mengenai keputusan Syuriah PBNU yang mencabut kewenangan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU.

Dalam penjelasannya, Gus Imron menerangkan bahwa Syuriah merupakan lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi PBNU sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan melalui rapat resmi Syuriah dinilai memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh perangkat PBNU.

Keputusan Syuriah dan Implikasinya

Menurut Gus Imron, keputusan Syuriah tersebut membuat Gus Yahya dianggap tidak lagi menjalankan fungsi organisasi atas nama PBNU. Ia menjelaskan bahwa tindakan administratif atau kebijakan yang dikeluarkan setelah keputusan itu diumumkan perlu mengikuti ketentuan yang berlaku, serta merujuk pada garis instruksional dari Syuriah.

Namun, ia juga menekankan bahwa kewenangan dan mekanisme internal PBNU tidak dapat disimpulkan hanya dari satu sudut pandang. “PBNU memiliki aturan yang menata hubungan antara Syuriah dan Tanfidziyah. Semua harus berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan,” ujar Gus Imron dalam keterangannya.

Terkait Prosedur Administrasi SK

Selain menjelaskan soal kewenangan, Gus Imron turut menyinggung proses administrasi sejumlah Surat Keputusan (SK) kepengurusan wilayah dan cabang. Ia mengklarifikasi bahwa keterlambatan penandatanganan bukan disebabkan oleh faktor pribadi atau tekanan tertentu, tetapi lebih karena terdapat beberapa dokumen yang belum memenuhi prosedur unggahan dan verifikasi pada sistem administrasi internal PBNU.

Ia menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), tetap menjalankan tugas sesuai tata kelola organisasi. Penandatanganan SK — kata dia — hanya dapat dilakukan jika berkas telah memenuhi kelengkapan dan standar prosedur organisasi.

“Ini merupakan bagian dari memastikan integritas administrasi PBNU. Kami ingin menjaga tertib organisasi dan memastikan setiap tahapan berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Pihak Terkait Belum Memberikan Tanggapan

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Gus Yahya atau perwakilannya belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait informasi yang disampaikan oleh Wasekjen PBNU. Karena itu, perkembangan situasi ini masih terbuka untuk kemungkinan klarifikasi lanjutan.

Pakar organisasi dan pengamat dinamika keagamaan menilai bahwa kondisi seperti ini biasanya membutuhkan proses internal yang hati-hati, mengingat PBNU merupakan organisasi besar yang memiliki jutaan anggota serta struktur yang luas dari pusat hingga daerah.

Dinamika Internal Masih Berjalan

Kondisi internal PBNU saat ini dinilai masih dalam proses penataan ulang setelah adanya perbedaan pandangan mengenai mekanisme organisasi. Pengurus di berbagai tingkatan diimbau tetap mengikuti pedoman resmi AD/ART dan menunggu instruksi serta klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang.

Pengamat juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang jernih di ruang publik, mengingat setiap pernyataan yang berkembang dapat berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap organisasi.

Menunggu Kejelasan Tahap Berikutnya

Dengan belum adanya pernyataan langsung dari pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut, proses penanganan isu ini diperkirakan masih berlanjut. Sejumlah kalangan berharap agar seluruh pihak dapat mengambil langkah dialogis sesuai prosedur organisasi, guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran informasi.

PBNU, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dinilai memiliki mekanisme internal yang matang untuk menyelesaikan dinamika seperti ini melalui jalur musyawarah dan ketentuan organisasi.

Perkembangan lebih lanjut masih menunggu pernyataan resmi dari seluruh pihak yang berkepentingan.