Buntut Bencana Sumatera: Seruan “Taubat Nasuha” dari Cak Imin Picu Perdebatan di Kabinet

Menko PMK, Muhaimin Iskandar usai workshop SMK Go Global di Makassar, Rabu (3/12/2025)

Jakarta — Belakangan, muncul pernyataan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang menyerukan agar beberapa pejabat di kabinet melakukan “taubat nasuha” menyusul bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi dari pihak terkait dan menimbulkan perdebatan di ranah politik dan pemerintahan.

Seruan Evaluasi Kebijakan

Pada Senin, 1 Desember 2025, Cak Imin menyampaikan di depan publik bahwa bencana alam yang kembali melanda Sumatera — seperti banjir dan tanah longsor — menurut pengamatannya tidak semata akibat faktor alam. Ia menilai ada “kelalaian manusia” serta lemahnya antisipasi dan perencanaan kebijakan lingkungan dan kehutanan.

Dengan latar itu, Cak Imin mengirim surat kepada tiga pejabat tinggi pemerintah: Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), dan Menteri Lingkungan Hidup — meminta agar mereka bersama-sama melakukan evaluasi total atas kebijakan, dan mengajak mereka untuk “taubat nasuha” sebagai bentuk introspeksi serius terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Menurut Cak Imin, “taubat nasuha” di sini bukan semata aspek spiritual, melainkan metafora untuk perubahan kebijakan, perencanaan, dan tindakan nyata agar dampak buruk terhadap alam bisa diminimalisir.

Reaksi dari Raja Juli dan Bahlil — Permintaan Maaf & Ajakan Kompak

Respons yang paling menonjol datang dari Raja Juli Antoni. Dalam rapat kerja di Komisi IV DPR RI, ia menyatakan bahwa ia telah menerima pesan dari Cak Imin melalui aplikasi WhatsApp, di mana Cak Imin meminta maaf dan menyatakan bahwa maksud ajakan “taubat nasuha” bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan siapa pun.

Raja Juli menyebut permintaan maaf tersebut sebagai sikap “gentle” dan memilih untuk menerima maaf itu. Namun ia menekankan pentingnya kebersamaan di antara anggota kabinet. Menurut dia, pernyataan publik semacam itu sebaiknya lebih berhati‑hati agar tidak mengguncang stabilitas pemerintahan.

Sementara itu, Bahlil Lahadalia ikut merespons pernyataan Cak Imin — menyatakan bahwa bila “taubat nasuha” diartikan sebagai evaluasi diri dan perbaikan kebijakan, maka hal itu berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri. Dengan demikian, ajakan introspeksi dianggap untuk seluruh elemen pemerintahan, bukan hanya bagi menteri tertentu.

Kritik dari DPR dan Publik: Waktu & Sensitivitas Konteks Dipersoalkan

Meski demikian, seruan Cak Imin tak lepas dari kritik. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai bahwa ajakan “taubat nasuha” di tengah situasi bencana — saat rakyat sedang berduka — kurang tepat. Menurut mereka, seharusnya pemerintah fokus pada penanganan korban dan rehabilitasi, bukan mengobok‑obok isu introspeksi kebijakan secara publik.

Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa pernyataan seperti itu bisa memicu kontroversi atau persepsi politik yang bisa mengganggu kepercayaan publik di masa krisis.

Makna & Implikasi dari “Taubat Nasuha” dalam Konteks Kebijakan

Istilah “taubat nasuha” secara tradisional memiliki konotasi religius — berarti pertobatan total, penyesalan mendalam, dan komitmen untuk memperbaiki diri. Dengan meminjam istilah itu, Cak Imin mencoba menyampaikan bahwa krisis lingkungan dan bencana alam bukan semata musibah alam acak, melainkan hasil dari kebijakan dan kelalaian manusia.

Jika dimaknai sebagai evaluasi dan reformasi kebijakan lingkungan — seperti reforestasi, tata kelola kehutanan, regulasi pertambangan, serta pencegahan deforestasi — ajakan ini bisa dianggap sebagai upaya introspeksi nasional terhadap kerusakan lingkungan dan bencana berulang. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa penyampaian publik semacam ini harus disertai data, rencana konkret, dan koordinasi matang agar tidak sekadar retorika.

Dengan demikian, perdebatan ini membuka peluang diskusi lebih luas mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mitigasi bencana, transparansi kebijakan lingkungan, serta sensitivitas komunikasi publik saat krisis.