Isu Politik Terkini di Indonesia: Kebijakan Anggaran dan Peran Militer dalam Sorotan
Teras Ilmuan — Pada Maret 2025, Indonesia menghadapi sejumlah isu politik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Berikut adalah beberapa topik utama yang tengah menjadi sorotan:
1. Pemotongan Anggaran Pendidikan dan Program Makanan Gratis
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memotong anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan ini bertujuan untuk mendanai program makanan gratis bagi siswa sekolah senilai $28 miliar per tahun. Namun, langkah ini memicu protes besar-besaran dari mahasiswa yang menamakan aksi mereka "Indonesia Gelap". Mereka menilai pemotongan anggaran pendidikan akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan tinggi dan peluang kerja bagi generasi muda.
2. Perluasan Peran Militer dalam Pemerintahan
Sejak menjabat, Presiden Prabowo memperluas peran militer dalam berbagai program publik, termasuk program makanan gratis dan inisiatif pertanian yang dikelola militer. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan liberal dan kritikus yang melihat kemiripan dengan doktrin "dwi fungsi" era Orde Baru, di mana militer mendominasi kehidupan publik dan menekan perbedaan pendapat. Para pengamat khawatir bahwa kebijakan ini dapat melemahkan institusi sipil dan menyebabkan kemunduran demokrasi, dengan sentralisasi kekuasaan yang mirip dengan rezim sebelumnya.
3. Protes Mahasiswa "Indonesia Gelap"
Pada Februari 2025, ribuan mahasiswa menggelar protes dengan tajuk "Indonesia Gelap" sebagai respons terhadap pemotongan anggaran pendidikan dan perluasan peran militer dalam pemerintahan. Mereka menuntut pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan menolak kebijakan yang dianggap mengancam demokrasi serta masa depan pendidikan di Indonesia. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan generasi muda terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini.
Isu-isu ini mencerminkan dinamika politik Indonesia saat ini, dengan perhatian khusus pada keseimbangan antara peran militer dan institusi sipil, alokasi anggaran negara, dan respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
